
JEJAKKHATULISTIWANEWS, PASURUAN – Pemerintah Kabupaten terus mengoptimalkan upaya pemenuhan gizi masyarakat demi terwujudkanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berbagai strategi dan kebijakan direalisasikan, agar hal itu tercapai.
Hal itu disampaikan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Multi Pemangku Kepentingan yang menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sukadiono.
Mas Rusdi-sapaannya membeberkan pendukung pelaksanaan program. Khususnya dalam pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN-PIJAR).
“Saya mengucapkan terimakasih atas kunjungan dari Kemenko PMK dari World Food Program dan semua yang datang ke Kabupaten Pasuruan. Terimakasih atas sharing dan berbagi ilmu program kepada kami sebagai perbaikan ke depan dalam memaksimalkan program daerah demi masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ungkapnya.
Forum diskusi tersebut digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kamis (13/11).
Ada lima strategi terkait pemenuhan gizi anak yang dibeberkan Mas Rusdi dalam kesempatan itu.
Mulai dari perluasan akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas melalui beberapa program. Seperti Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sebagai tindak lanjut, kami bekerjasama dengan Kemenko PMK dan World Food Programme untuk merancang dan mengimplementasikan model gizi anak sekolah terintegrasi,” imbuhnya.
Fokus penanganannya, kata Mas Rusdi, adalah anak usia 6-12 tahun. Termasuk yang memiliki risiko gizi kurang yang melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari orang tua, guru, tenaga kesehatan hingga organisasi kemasyarakatan dan komunitas remaja. Hal ini untuk memastikan agar berjalan terpadu dan efektif.
Melalui model gizi anak sekolah terintegrasi, kata Mas Rusdi, Pemerintah Daerah membangun sistem kolaboratif antara sektor pendidikan, kesehatan dan masyarakat.
Model ini diharapkan menjadi contoh yang dapat direplikasi di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
“Kami mendapatkan insentif fiskal Rp 7 miliar dari kementerian terkait dan Wapres. Hal itu berkat berhasil menurunkan angka stunting. Stunting ini di Indonesia menjadi tantangan tersendiri selain obesitas dan anemia,” bebernya. DR
