JEJAKKHATULISTIWANEWS, BANGIL – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan dalam menekan angka stunting kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menetapkan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah dengan capaian terbaik penurunan stunting tahun 2025.
Atas capaian itu, daerah ini diganjar Dana Insentif Fiskal (DIF) senilai Rp7,15 miliar.
Kabar membanggakan itu disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, Rabu (12/11).
Ia menyebut, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini (Rabu, red) Kabupaten Pasuruan kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah melalui Wakil Presiden dan kementerian terkait berupa dana tambahan insentif fiskal Rp 7 miliar,” tulisnya.
Mas Rusdi-sapaannya menjelaskan, Kabupaten Pasuruan menjadi satu dari 50 daerah di Indonesia yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.
Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Pemkab Pasuruan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
“Ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan, perangkat desa, hingga kader posyandu yang telah berjuang menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemberian DIF total sebesar Rp 300 miliar bagi daerah yang menunjukkan capaian signifikan dalam percepatan penurunan stunting.
Dana tersebut dibagikan kepada 50 daerah terbaik, terdiri dari 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.
Rata-rata daerah penerima mendapatkan insentif antara Rp 5 hingga Rp 6 miliar.
Namun tiga daerah dengan capaian tertinggi memperoleh insentif lebih besar, yakni Kabupaten Tangerang (Rp 7,22 miliar), Kabupaten Pasuruan (Rp 7,15 miliar), dan Kota Madiun (Rp 7,1 miliar).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, turut mengapresiasi capaian tersebut.
Ia menilai penghargaan ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti nyata keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di daerah.
“Ini wujud kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kami di DPRD tentu mengapresiasi karena dampaknya langsung terasa bagi keluarga-keluarga di pedesaan,” ujar Agus.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung program-program kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan gizi anak dan pelayanan dasar di puskesmas.
Menurutnya, insentif dari pemerintah pusat ini harus dikelola secara tepat agar menjadi pemicu peningkatan layanan publik di bidang kesehatan.
“Insentif ini harus dijadikan bahan bakar semangat untuk memperluas dampak positif penanganan stunting di semua wilayah,” tegasnya. DR